Cabang Filsafat Menurut Berbagai Teori Ditulis oleh TIM BEDAH HUKUM , 11 November 2008 at 16.56, in

a. Louis O. Kattsoff menyebutkan bahwa cabang-cabang filsafat adalah logika, metodologi, metafisika, epistemologi, filsafat biologi, filsafat psikologi, filsafat antropologi, filsafat sosiologi, etika, estetika, dan filsafat agama.

b. The Liang Gie membagi filsafat sistematis menjadi : 1. Metafisika (filsafat tentang hal ada) ; 2. Epistemologi (teori pengetahuan) ; 3. Metodologi (teori tentang metode) ; 4. Logika (teori tentang penyimpulan) ; 5. Etika (filsafat tentang pertimbangan moral) ; 6. Estetika (filsafat tentang keindahan) ; 7. Sejarah filsafat (Lasiyo dan Yuwono, 1985, hlm 19)

c. Harry Hamersma membagi cabang-cabang filsafat menjadi : 1. Filsafat tentang pengetahuan: epistemologi, logika, kritik ilmu-ilmu. 2. Filsafat tentang keseluruhan kenyataan : a. Metafisika umum (ontologi)

b. Metafisika khusus terdiri atas teologi metafisik, antropologi, dan kosmologi. 3. Filsafat tentang tindakan : etika dan estetika. 4. Sejarah filsafat. (Harry Hamersma, 1988, hlm. 14)

d. IR. Poedjawijatna membagi filsafat itu menjadi : ontologia, theodicea, antropologia, metaphysica, ethica, logica (minor dan mayor), aesthetica.

e. Plato membedakan lapangan filsafat ke dalam tiga cabang, yaitu dialektika, fisika, dan etika.

f. Aristoteles merumuskan pembagian filsafat ke dalam empat macam cabang, yaitu sebagai berikut. 1. Logika 2. Filsafat Teoretis (filsafat nazariah) a. Ilmu fisika yang mempersoalkan dunia materi dari alam nyata; b. Ilmu matematika yang mempersoalkan benda-benda alam dalam kuantitasnya (mempersoalkan jumlahnya); 3. Flsafat Praktis (falsafah amaliah) Dalam cabang ini tercakup tiga macam ilmu, yaitu : a. Ilmu etika yang mengatur kesusilaan dan kebahagiaan dalam hidup perseorangan. b. Ilmu ekonomi yang mengatur kesusilaan dan kemakmuran dalam keluarga (rumah tangga). c. Ilmu politik yang mengatur kesusilaan dan kemakmuran dalam negara 4. Filsafat Poetika (kesenian). (Hasbullah Bakry, 1986, hlm.14-15) Berdasarkan tiga persoalan filsafat yang utama, yaitu persoalan tentang keberdaan, persoalan tentang pengetahuan, persoalan tentang nilai-nilai, maka cabang filsafat adalah sebagai berikut : a. Persoalan keberadaan (being) atau eksistensi (existence). Persoalan keberadaan atau eksistensi bersangkutan dengan cabang filsafat, yaitu metafisika. b. Persoalan pengetahuan (knowledge) atau kebenaran (truth). Pengetahuan ditinjau dari segi isinya berkaitan dengan cabang filsafat, yaitu epistemologi. Adapun kebenaran ditinjau dari segi bentuknya bersangkutan dengan filsafat, yaitu logika. c. Persoalan nilai-nilai (values). Nilai-nilai dibedakan menjadi dua, nilai kebaikan tingkah laku dan nilai keindahan. Nilai kindahan bersangkutan dengan cabang filsafat, yaitu estetika. Berikut ini pengertian dari cabang-cabang filsafat yang utama: a. Logika adalah cabang filsafat yang menyelidiki lurus tidaknya pemikiran kita. b. Epistemologi adalah bagian filsafat yang membicarakan tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, batas-batas, sifat, metode dan kesahihan pengetahuan. c. Etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau buatan manusia dalam hubungannya dengan baik-buruk. d. Estetika adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang keindahan. e. Metafisika adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang yang ada.

baca selanjutnya ..

Apakah Filsafat Itu ? Ditulis oleh TIM BEDAH HUKUM , 22 Oktober 2008 at 20.26, in

1. Secara ETIMOLOGI (asal-usul dan makna kata) :

Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani philosophi. Kata philosophia terdiri atas kata philein yang berarti cinta (love) dan sophia yang berarti kebijaksanaan (wisdom) dalam : a. bahasa Arab “falsafah” b. bahasa Inggris “philosophy” c. bahasa Indonesia “filsafat” Dalam ungkapan Arabnya yang lebih "asli", cabang ilmu tradisional Islam ini disebut 'ulum al-hikmah atau secara singkat "alhikmah" (padanan kata Yunani "sophia"), yang artinya ialah "kebijaksanaan" atau, lebih tepat lagi, "kawicaksanaan" (Jawa) atau "wisdom" (Inggris). Secara Etimologi filsafat berarti cinta kebijaksanaan (love of wisdom) dalam arti yang sedalam-dalamnya. Sedangkan seorang filsuf adalah pecinta atau pencari kebijaksanaan. Kata filsafat pertama kali digunakan oleh Pythagoras (582-496 SM).

2. Secara TERMINOLOGI (definisi peristilahan) :

a. Plato : Filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli.

b. Aristoteles : Filsafat adalah ilmu (pengetahuan) yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika (filsafat keindahan).

c. Al Farabi : Filsafat adalah ilmu (pengetahuan) tentang alam maujud (nyata) bagaimana hakikat yang sebenarnya.

d. Rene Descartes : Filsafat adalah kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikan.

e. Immanuel Kant : Filsafat adalah ilmu (pengetahuan) yang menjadi pokok pangkal dari segala pengetahuan, yang di dalamnya tercakup masalah epistemologi (filsafat pengetahuan) yang menjawab persoalan apa yang dapat kita ketahui

f. Langeveld : Filsafat adalah berpikir tentang masalah-masalah yang, akhir dan yang menentukan, yaitu masalah-masalah yang mengenai makna keadaan, Tuhan keabadian dan kebebasan.

g. Hasbullah Bakry : Ilmu Filsafat adalah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai ketuhanan, alam semesta dan manusia sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya sejauh yang dapat dicapai akal manusia dan bagaimana sikap manusia itu seharusnya setelah mencapai pengetahuan itu.

h. N. Driyakara : Filsafat adalah permenungan yang sedalam-dalamnya tentang sebab-sebab ‘ada’ dan ‘berbuat’ permenungan tentang kenyataan (reality) yang sedalam-dalamnya, sampai ke ‘mengapa’ yang penghabisan.

i. Notonagoro : Filsafat itu menelaah hal-hal yang menjadi objeknya dari sudut intinya yang mutlak dan yang terdalam, yang tetap dan yang tidak berubah, yang disebut hakikat.

j. Ir. Poedjawijatna : Filsafat adalah ilmu yang berusaha untuk mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan pikiran belaka. DALAM KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA :fil•sa•fat n 1 pengetahuan dan penyelidikan dng akal budi mengenai hakikat segala yg ada, sebab, asal, dan hukumnya; 2 teori yg mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan; 3 ilmu yg berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi; 4 falsafah.

baca selanjutnya ..

Program Perkuliahan Filsafat Ilmu Pengetahuan Ditulis oleh TIM BEDAH HUKUM , at 20.16, in

MATA KULIAH : FILSAFAT ILMU PENGETAHUAN DOSEN : MOCH. ADE SYUKUR, SH., MH. BOBOT SKS : (2 SKS) FAKULTAS TEKNIK MESIN UNIVERSITAS ISLAM MAJAPAHIT MOJOKETO

A. DESKRIPSI MATA KULIAH Dalam mata kuliah Filsafat Ilmu Pengetahuan dikaji konsep dasar tentang filsafat ilmu pengetahuan, kedudukan, fokus, cakupan, tujuan dan fungsinya. Dibahas pula tentang karakteristik filsafat, ilmu dan pendidikan serta jalinan fungsional antara ilmu, filsafat dan agama. Selanjutnya dibahas mengenal sistematika, permasalahan, keragaman pendekatan dan paradigma (pola pikir) dalam pengkajian dan pengembangan ilmu dan dimensi ontologis, epistomologis dan aksiologis. Selanjutnya dikaji mengenai makna, implikasi dan implementasi filsafat ilmu pengetahuan sebagai landasan dalam rangka pengembangan keilmuan dan kependidikan dengan penggunaan alternatif metodologi penelitian, baik pendekatan kuantitatif dan kualitatif serta perpaduan kedua-duanya. B. TUJUAN PERKULIAHAN Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan peserta pendidikan memiliki kemampuan: 1. Memahami konsep dasar filsafat ilmu pengetahuan, kedudukan, fokus, cakupan, tujuan dan fungsinya untuk dapat dijadikan landasan pemikiran, perencanaan dan pengembangan ilmu dan pendidikan secara akademik dan profesional. 2. Mampu memahami filsafat ilmu pengetahuan untuk mengembangkan diri sebagai mahasiswa maupun sebagai ilmuwan dengan penggunaan alternatif metodologi penelitian, baik pendekatan kuantitatif dan kualitatif maupun perpaduan kedua-duanya dalam konsentrasi bidang studi yang menjadi minat utamanya. 3. Mampu menerapkan filsafat ilmu pengetahuan sebagai dasar pemikiran, perencanaan dan pengembangan khususnya landasan keilmuan dan landasan pendidikan yang dijiwai nilai-nilai ajaran agama dan nilai-nilai luhur budaya masyarakat Indonesia yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara serta umat manusia dalam pemahaman dan perkembangan lingkungan dinamika global. C. STRUKTUR PROGRAM MATERI PERKULIAHAN/ POKOK BAHASAN I PENGERTIAN FILSAFAT 1. Arti istilah dan rumusan filsafat 2. Obyek studi dan metode filsafat 3. Bidang kajian filsafat: Ontologi, Epistomologi, dan Aksiologi 4. Aliran/Mazhab dalam filsafat 5. Cabang-cabang filsafat 6. Jalinan. Ilmu, filsafat dan agama. II PENGERTIAN FILSAFAT ILMU PENGETAHUAN (FIP) 1. Arti istilah definisi FIP 2. Cakupan dan permasalahan FIP 3. Berbagai pendekatan filsafat ilmu FIP 4. Sejarah dan Perkembangan FIP 5. Fungsi dan arah FIP III SUBSTANSI FILSAFAT ILMU PENGETAHUAN 1. Kenyataan atau fakta 2. Kebenaran 3. Konfirmasi 4. Logika Inferensi 5. Telaah konstruksi teori

IV DIMENSI KAJIAN FILSAFAT ILMU PENGETAHUAN 1. Dimensi Ontologis 2. Dimensi Epistomologis 3. Dimensi Aksiologis V PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEORI 1. Pengembangan teori dan alternatif metodologinya. 2. Etika dalam Pengembangan Ilmu dan Teknologi 3. Jalinan fungsional Agama, Filsafat dan Ilmu. 4. Implikasi dan Implementasi Filsafat Ilmu dalam pengembangan Keilmuan dan Kependidikan.

D. METODE PEMBELAJARAN 1. Ceramah, tanya jawab/dialog-kreatif, diskusi 2. Penguasaan terstruktur: penulisan makalah atau laporan kajian buku. 3. Studi kasus, studi banding dan laporan kajian serta implementasi atau pengembangan.

E. EVALUASI: Akumulasi dan proporsi kehadiran, makalah, laporan kajian buku, diskusi/seminar, ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

F. KEPUSTAKAAN A. Sonny Keraf dan Michael Dua (2001), Ilmu Pengetahuan Sebuah Tinjauan Filosofis, Yogyakarta : Kanisius. Amsal Bakhtiar, Prof. Dr. MA.,(2004), Filsafat Ilmu, Jakarta : PT. Rajawali Pers. Achmad Sanusi (1998), Filsafat Ilmu, Teori Keilmuan dan Metode Penelitian, Bandung: Program Pasca Sarjana IKIP Bandung. -------------------(1999), Titik Balik Paradigma Ilmu : Implikasinya Bagi Pendidikan, Orasi limiah Pada Wisuda UHAMKA tanggal 31 Juli 1999, Jakarta: Majelis Pendidikan Tinggi Muhammadiyah UHAMKA. Branner, Julia. (2002), Memadu Met ode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Samarinda: Pustaka Pelajar. Capra, Fritjop, (1998), Titik Balik Peradaban: Sains Masyarakat dan Kebangkitan .Kebudayaan, Terjemahan M. Thoyibi, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya. Conny R. Semiawan, dkk. (1988), Dimensi Kreatif dalam Filsafat Ilmu, Bandung: Remadja karya. Endang Saefuddin Anshari, (1982), Ilmu, Filsafat dan Agama, Surabaya: Bina Ilmu. Himsworth, Harold (1997), Pengetahuan Keilmuan dan Pemikiran Filosofi, (Terjemahan Achmad Bimadja, Ph.D), Bandung: ITB Bandung. Ismaun, (2002), Filsafat Ilmu, Materi Kuliah, Bandung (Terbitan Khusus). Jammer, Max (1999), Einsten and Religion: Physics and Theology, New Jersey: Princeton University, Press. Kuhn, Thomas S, (2000), The Structure of Scientific Revolution: Peran Paradigma dalam Revolusi Sains, Terjemahan Tjun Surjaman, Bandung: Rosda). Noeng Muhadjir, (1996), Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Iii, Yogyakarta. Rake Sarasin. --------------------, (1998), Filsafat Ilmu: Telaah Sistematis, Fungsional Komparatif, Yogyakarta: Rake Sarasin. Redja Mudyahardjo, (2001), Filsafat Ilmu Pendidikan: Suatu Pengantar, Bandung: Rosda. Sidi Gazalba, (1973), Sistematika Filsafat, Jakarta: Bulan Bintang. Sudarto (1997), Metodologi Penelitian Filsafat, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Tibawi, AL, (1972), Islamic Education, London: Luzak & Company Ltd. Titus, Harold. H, (1959), Living Issues in Philosophy: An Introductory Book of Readings, New York: The Mac Millan Company. Tim Dosen Filsafat Ilmu Fak. Filsafat UGM (1996), Filsafat Ilmu sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Yoyakarta: Liberty Zuhairini dkk. (1995), Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta: Bumi Aksara.

baca selanjutnya ..

Berbagai Azas Hukum Yang Seharusnya Masyarakat Tahu Ditulis oleh TIM BEDAH HUKUM , 15 September 2008 at 20.07, in

Oleh : Moch Ade S., SH., MH. (Staf Pengajar Universitas Islam Majapahit Mojokerto) Dalam kehidupannya setiap manusia tidak dapat dilepaskan dari peristiwa hukum. Berawal dari manusia bangun tidur pada pagi hari untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami, istri, ataupun pegawai bagi perusahaannya, kemudian membeli kebutuhan untuk mandi, makan, menuntut ilmu, pergi ke kantor dan sebagainya, semuanya itu tidak terlepas dari adanya hubungan hukum yang menimbulkan kegiatan memberi-menerima, menjual-membeli, sewa-menyewa, tukar-menukar dan lain-lainya. Artinya kegiatan manusia yang bersinggungan dengan peristiwa hukum disadari maupun tidak selalu terjadi dalam proses pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Berbagai azas-azas hukum yang seharusnya masyarakat tahu, itulah yang menjadi pembahasan hukum kita kali ini, mengapa penulis mengambil judul demikian? Tidak lain karena begitu sederhananya permasalahan ini, namun tidak semua orang tahu dan memahami sehingga ketika berbenturan dengan masalah hukum dalam kehidupan mereka, mereka tidak mengerti mengenai azas-azas hukum yang digunakan dalam penyelesaiannya. Singkatnya memahami azas-azas hukum bukanlah milik para penegak hukum atau akademisi semata-mata, melainkan masyarakat luas sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial dalam menyelenggarakan sisi-sisi kehidupannya. Hal ini tidak lain dikarenakan azas-azas hukum itu tidak lepas dari penyelenggaraan hak dan kewajiban mereka sebagai subjek hukum. Menurut pengertiannya azas dalam kamus bahasa Indonesia (W.J.S. Purwadarminta, 1976). azas berarti : a. Dasar, alas, pedoman misalnya batu yang baik untuk alas rumah. b. Suatu kebenaran yang menjadi pokok (tumpuan berpikir, berpendapat) misalnya “bertentangan dengan azas-azas hukum pidana”, ‘pada azasnya saya setuju dengan usul saudara”. c. Cita-cita yang menjadi dasar perkumpulan (negara) misalnya membicarakan azas dan tujuan (W.J.S. Purwadarminta, 1976). Sedangkan pengertian azas hukum sendiri oleh banyak ahli hukum dikatakan antara lain oleh : 1. C.W. Paton : Azas adalah suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya suatu norma hukum. Unsur-unsur yang terdapat pada azas antara lain : - Alam pikiran - Rumusan yang luas - Dasar bagi pembentukan norma hukum. 2. Van Eikema Hommes : Azas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma hukum yang konkrit tetapi sebagai dasar umum (petunjuk) bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada azas-azas hukum. Dengan kata lain azas hukum adalah dasar (petunjuk arah) dalam pembentukan hukum positif. 3. Menurut The Liang Gie : Azas adalah dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara khusus pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu. 4. P. Scholten : Azas hukum adalah kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan pada hukum yang merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasanya sebagai pembawaan umum; tetapi tidak boleh tidak harus ada (Sudikno Mertokusumo, 1986 hal 32). 5. Menurut Prof. Dr. Satjipto Raharjo, SH Azas hukum adalah unsur penting dan pokok dari peraturan hukum. Azas hukum adalah jantungnya peraturan hukum karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum ( Ia adalah ratio legisnya peraturan hukum). Prof. Dr. Satjipto Raharjo mengatakan bahwa pada akhirnya peraturan-peraturan hukum itu harus dapat dikembalikan kepada azas-azas tersebut. Dari beberapa pendapat sarjana tersebut apabila dapat kita simpulkan : “bahwa azas hukum baru merupakan cita-cita suatu kebenaran yang menjadi pokok, dasar (tumpuan berpikir) untuk menciptakan norma hukum. Jadi suatu azas hukum adalah alam pikiran (cita-cita ideal) yang melatar belakangi pembentukan norma hukum yang konkrit, bersifat umum (abstrak) khususnya dalam bidang hukum yang erat hubungannya dengan agama dan budaya. Agar azas hukum berlaku dalam praktek maka isi azas hukum itu harus dibentuk lebih konkrit. Jika azas hukum telah dirumuskan secara konkrit dalam bentuk peraturan norma hukum maka ia sudah dapat diterapkan secara langsung kepada peristiwanya sedangkan azas hukum yang belum konkrit dirumuskan dalam ketentuan hukum maka ia belum dapat dipergunakan secara langsung pada peristiwanya. Azas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan peraturan-peraturan, oleh karena itu C. W. Paton menyebutnya sebagai suatu sarana yang membuat hukum itu hidup, tumbuh, berkembang dan ia juga menunjukkan bahwa hukum itu bukan sekedar kumpulan peraturan-peraturan belaka. Bahwa dengan adanya azas hukum, hukum itu bukan sekedar kumpulan peraturan-peraturan disebabkan karena azas itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis. Apabila kita membaca suatu peraturan hukum mungkin kita tidak menemukan pertimbangan etis disitu tetapi azas hukum menunjukkan adanya tuntutan etis (setidak-tidaknya kita bisa merasakan adanya petunjuk kearah itu). Karena azas hukum mengandung tuntutan etis maka azas hukum merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya. Oleh karena itu untuk memahami hukum suatu bangsa tidak bisa hanya melihat peraturan-peraturan hukumnya saja melainkan harus menggalinya sampai kepada azas-azas hukumnya. II. Azas-azas dalam Hukum Perdata, antara lain : 1. Azas Pacta Sunt Servanda (setiap janji itu mengikat) 2. Azas Contracts Vrij heid/party autonomis (kebebasan para pihak untuk berkontrak) 3. Azas T.e. Goede Trouw (iktikad baik) Ketiga azas tersebut telah dicantumkan dalam bentuk peraturan yang konkrit yaitu dalam pasal 1338 KUHPerdata, yang berbunyi : 1. “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan UU berlaku sebagai UU bagi para pihak yang membuatnya”. 2. “Persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan ke 2 belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh UU”. 3. “Persetujuan harus dengan iktikad baik”. Jika azas hukum telah dirumuskan secara konkrit dalam bentuk peraturan/norma hukum maka ia sudah dapat diterapkan secara langsung pada peristiwanya. Sedangkan azas hukum yang belum konkrit dirumuskan dalam peraturan/norma hukum maka belum dapat dipergunakan secara langsung pada peristiwanya. Prof. Mahadi menyatakan bahwa Azas itu kadang-kadang belum masak untuk dipakai dalam praktek, contoh : Bezit geedt als Velkomen titel dalam hal barang bergerak yaitu pada Pasal 1977 KUHPerdata. Bahwa barang siapa menguasai barang bergerak dia adalah pemilik. Kalau azas ini begitu saja dipakai dalam praktek maka setiap pencuri arloji adalah pemilik. Jadi azas itu melindungi pencuri. Supaya azas dapat berlaku dalam praktek pada azas tadi harus ditambahkan kata-kata “Pada umumnya” sehingga Azas menjadi berbunyi “Pada umumnya siapa yang menguasai barang bergerak adalah pemilik”. Umumnya demikian hanya adakalanya seseorang menguasai arloji bukan pemilik, arloji yang dipakai adalah hasil curian, hasil rampasan (copetan) atau hasil penipuan. Doktrin dan Yurisprudensi menambahkan pada azas tersebut kata-kata “dengan iktikad baik” sehingga dalam praktek berbunyi “Barang siapa menguasai barang bergerak dengan iktikad baik dia dianggap sebagai pemilik”. Dengan adanya syarat-syarat “iktikad baik” maka pencuri tidak dilindungi oleh azas tersebut (Prof Mahadi, 1986, hal 12-13) III. Azas-azas dalam Hukum Pidana antara lain 1. Azas Geen Straaf Zonder Schuld (Tiada penjatuhan hukuman tanpa kesalahan) 2. Azas Rechts vaardigingsgronden (menghapuskan sifat melawan hukum)dalam pasal 48, 49 (1 & 2), 50, 51 KUHP. 3. Azas Schuld uits luitingsgronden (menghapuskan sifat kesalahan terdakwa) dalam pasal 44 KUHP 4. Azas On vergolgbaarheid (pernyataan tidak menuntut dari penuntut umum disebabkan mengutamakan kemanfaatan (Mr. J.E. Jonkers hal, 169) 5. Territorialiteets beginsel yaitu perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi didalam wilayah negara yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia atau warga Negara Asing. 6. Personaliteits beginsel yaitu pembuat deliknya adalah Warga Negara Indonesia (actief Nationaliteit dan passief Nationaliteit sbegisel) 7. Azas Universaliteit yaitu berlakunya UU Hukum Pidana diluar wilayah negara. IV. Azas-azas berlakunya suatu UU antara lain 1. Azas Lex posterior derogat legi priori yaitu Undang-Undang yang berlaku kemudian membatalkan Undang-undang terdahulu sejauh mana mengatur objek yang sama. 2. Azas Lex Superior derogat legi inferior yaitu Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai derajat lebih tinggi sehingga terhadap peraturan yang lebih rendah dan mengatur objek yang sama maka hakim menetapkan peraturan yang lebih tinggi. 3. Azas Lex Specialis derogat legi generalis yaitu Undang-Undang khusus mengenyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum. V. Azas-azas dalam Jurisprudensi antara lain 1. Azas Stare decesis/The binding force of Precedent Dalam azas ini hakim terikat kepada keputusan-keputusan yang lebih dahulu dari hakim-hakim yang sederajat atau oleh hakim yang lebih tinggi. Azas ini dianut oleh negara Anglo Saxon seperti Amerika Serikat, Inggris. Azas ini berlaku berdasarkan 4 faktor yaitu : a. Bahwa penerapan pada peraturan-peraturan yang sama pada kasus-kasus yang sama menghasilkan perlakuan yang sama bagi siapa saja yang datang ke Pengadilan b. Bahwa mengikuti preceden secara konsisten dapat menyumbangkan pendapat untuk masalah-masalah di kemudian hari c. Bahwa penggunaan kriteria yang mantap untuk menempatkan masalah-masalah baru dapat menghemat tenaga dan waktu d. Bahwa pemakaian putusan-putusan yang terdahulu menunjukkan adanya kewajiban untuk menghormati kebijaksanaan dan pengalaman Pengadilan generasi sebelumnya. 2. Azas bebas yaitu kebalikan dari azas precedent yaitu hakim tidak terikat kepada keputusan-keputusan Hakim sebelumnya pada tingkat sejajar atau kepada Hakim yang lebih tinggi. Azas ini dianut dinegara Belanda dan Perancis. Dalam praktek seperti dinegeri Belanda azas ini tidak dilakukan secara konsekuen, banyak hakim-hakim masih menggunakan keputusan-keputusan hakim yang lebih tinggi dengan beberapa alasan antara lain : a. Mencegah terjadinya kesimpang siuran keputusan hakim sehingga mengaburkan atau tidak tercapainya tujuan kepastian hukum b. Mencegah terjadinya pengeluaran biaya yang tidak perlu karena pihak yang tidak puas akan naik bandingc. Mencegah pandangan yang kurang baik dari atasan. Negara Indonesia menggunakan ke 2 azas tersebut yaitu azas precedent untuk Peradilan Adat/kebiasaan dan azas bebas untuk Peradilan Barat.

baca selanjutnya ..